TANAH ADAT BATAK PENINGGALAN LELUHUR PEMERINTAHAN KERAJAAN

Suasana pertemuan AMAN Tano Batak dalam upaya persuasif perampasan tanah adat di Kantor Kemenko Kemaritiman.

JAKARTA,( KBN ONLINE )

Masyarakat Adat Batak yang tergabung dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Tano Batak mendatangai Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Kemaritiman) dan Kantor Staf Presiden di Jakarta, dalam sepekan terakhir.

Kunjungan itu sebagai upaya pendekatan persuasif kepada pemerintah atas perampasan wilayah adat di kawasan Danau Toba sejak keluarnya Putusan MK 35, yang menyatakan hutan adat bukan hutan negara.

"Kami mendesak KLHK untuk segera menghentikan konflik yang timbul berulang kali di wilayah adat di Tano Batak. Jalan penyelesaian yang kami minta kepada KLHK yakni upaya pengukuhan hutan adat. Langkah berikutnya yang menurut kami paling mungkin bisa ditindaklanjuti sambil menunggu proses Perda atau SK Bupati tentang Masyarakat Adat yakni dengan menginventarisasi hutan adat," kata perwakilan AMAN Tano Batak Roganda Simanjuntak saat dikonfirmasi iNews.id, Rabu (15/8/2018).

Dia mengungkapkan, masyarakat adat umumnya masih terus mengalami intimidasi dan konflik dengan PT Toba Pulp Lestari, Tbk serta klaim hutan negara. Hingga saat ini, mereka mendorong pemerintah khususnya pemda setempat untuk segera mengakui dan melindungi masyarakat adat Batak.

Hal itu didasarkan untuk mengakhiri konflik di wilayah adat, agar pemda segera mengesahkan Perda tentang Masyarakat Adat seperti amanat Putusan MK 35. "Pencadangan hutan adat saat ini kami nilai merupakan jalan keluar untuk menghentikan segala aktivitas perusahaan maupun kehutanan yang kerap berujung pada kriminalisasi dan atau konflik yang sangat merugikan Masyarakat Adat," ujarnya.

Dia juga mengucapkan terima kasih atas respons baik Direktorat Jenderal (Dirjen) PSKL Kementerian LHK yang bersedia untuk menemui Bupati dan DPRD dalam waktu dekat ini untuk mempercepat penerbitan Perda masyarakat adat di kawasan Danau Toba.

Selain itu juga mengapresiasi Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang merespons baik keinginan masyarakat adat di kawasan Danau Toba. Luhut berkomitmen  untuk melindungi wilayah adat seperti yang ditegaskan melalui pernyataan Staf Khusus Kemenko Kemaritiman Lambok Simorangkir dalam pertemuan di Kantor Kemenko Kemaritiman. Lambok mengungkapkan, Menko Maritim akan terlibat dalam mengkawal proses inventarisasi wilayah adat yang sedang dilakukan oleh KLHK.

Diketahui aliansi masyarakat adat teridiri atas Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita (Lamtoras), Desa/Nagori Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun; Masyarakat adat Matio Kecamatan Borbor, Kabupaten Tobasa; Masyarakat adat Sihalapang, Desa Maranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Tobasa; Masyarakat adat Simenahenak, Tobasa; Masyarakat adat Natumingka, Tobasa;  Masyarakat adat Tukko Nisolu, Tobasa. Selanjutnya masyarakat adat Huta Aek Napa dan Tor Nauli dari Tapanuli Utara.