Postingan

Menampilkan postingan dari Juni, 2019

Perkuat Iman Bentengi Anak Dari Narkoba

Gambar
Wagub Kunjungi Pusat Kampung Qur'ani, Perkuat Iman Bentengi Anak Dari Narkoba DELISERDANG,( kbn online ) Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah mengunjungi Pusat Kampung Qur'ani yang terletak Gang Nusa, Tembung, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Minggu, (30/6). Dalam kunjunganya Wagub menyampaikan pentingnya iman untuk membentengi anak dari bahaya narkoba.   FOTO Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah mengunjungi Pusat Kampung Qur'ani yang terletak Gang Nusa, Tembung, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Minggu, (30/6). Dalam kunjunganya Wagub menyampaikan pentingnya iman untuk membentengi anak dari bahaya narkoba "Ini adalah keinginan umat, warga berkumpul untuk menjadikan lokasi ini Kampung Qur'ani, mungkin karena keresahan orang tua akan bahaya narkoba. Dengan hal seperti inilah dibangkitkan kembali iman anak-anak kita, insya Allah bila dibentengi dengan iman yang baik,   bahaya narkoba dan

Pembangunan LRT Mebidangro

Gambar
Gubernur Sumut Pimpin Rapat Persiapan Pembangunan LRT Mebidangro MEDAN,( KBN ONLINE ) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi memimpin rapat persiapan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Medan-Binjai-Deliserdang-Karo (Mebidangro) di Ruang Kerja Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro 30 Medan, Kamis (20/6). Rapat melibatkan Pemerintah Kota Medan dan perusahaan dari Korea Selatan, Korea Rail Network Authority (KRNA) yang dulu membangun LRT Jakarta.   FOTO Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi memimpin rapat dengan Pemko Medan dan perusahaan Korea Rail Network Autorithy (KRNA) di ruang rapat, lantai 10, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (20/6/2019). Rapat membahas rencana pembangunan Light Rail Transit (LRT) Mebidangro. Gubernur mengapresiasi niat perwakilan KRNA yang mau membantu pembangunan di Sumut. "Terima kasih niat baik dari bapak-bapak, saya ingin membangun LRT di Mebidangro, saya ingin nantinya pihak Pemerint

Perkara Arbitrase Internasional Masalah IUP

Gambar
Pakar Hukum Pertambangan Ingatkan Pemerintah Hati-hati Keluarkan IUP Pemerintah dinilai harus hati-hati dalam mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) menyusul kemenangan perkara arbitrase Internasional di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) melawan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd. JAKARTA,( KBN ONLINE ) Pemerintah dinilai harus hati-hati dalam mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) menyusul kemenangan perkara arbitrase Internasional di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) melawan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd. Pakar Hukum Pertambangan Universitas Tarumanegara Ahmad Redi mengingatkan bahwa ke depan harus ada langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Sebab, meski IUP dikeluarkan oleh pemerintah daerah, namun biasanya yang menjadi tergugat adalah pemerintah pusat. Menurutnya, IUP seharusnya diperiksa dan diawasi oleh Kementerian ESDM agar tidak terulang lagi kasus

Perda Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang

Gambar
Gubernur Sumut Ajukan Pencabutan Perda Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang MEDAN,( KBN ONLINE ) Untuk menghindari terjadi penyalahgunaan kewenangan dan menjamin kepastian hukum, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengajukan Pencabutan Peraturan Daerah Sumut Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang. FOTO   Asisten Adminstrasi Umum dan Aset M Fitriyus membacakan pidato Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (18/6/2019). (Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu : Veri Ardian) Hal ini disampaikan Asisten Administrasi Umum dan Aset Pemprov Sumut M Fitriyus saat membacakan pidato Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Rapat Paripurna DPRD Sumut, Selasa (18/6), di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan. Disampaikannya, berdasarkan ketentuan huruf O lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201

Gubernur Rotasi dan Lantik 7 Pejabat Eselon III

Gambar
Gubernur Rotasi dan Lantik 7 Pejabat Eselon III, Diharapkan Bekerja Sebaik-baiknya untuk Kesejahteraan Rakyat Sumut MEDAN,( KBN ONLINE ) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi merotasi dan melantik tujuh pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), Senin (17/6), di Aula Martabe Lantai II, Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Nomo 30 Medan. Diharapkan para pejabat yang dilantik dapat melaksanakan tugas dengan baik demi kesejahteraan rakyat Sumut.   FOTO Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melantik tujuh pejabat Esselon III pada jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (17/6/2019). Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumut Nomor 821.23/1678/2019 ada tujuh pejabat eselon III yang dirotasi dan dilantik di lingkungan Pemprov Sumut, pertama Iswan Masyhur Harahap sebagai Kabid Angkutan Jalan Dinas Perhubungan, Moet

Wisata milik Pemkab Samosir

Gambar
Kunker ke Samosir, Edy Rahmayadi Sebut SDM Harus Miliki Kemampuan Bidang Pariwisata SAMOSIR,( KBN ONLINE ) Setelah melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kabupaten Tapanuli Utara, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melanjutkan Kunker ke Kabupaten Samosir, Kamis (13/6). Kedatangan Gubernur bersama Ketua TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi dan rombongan dijemput Wakil Bupati Samosir Juang Sinaga, dan menyeberang dari Parapat menggunakan Kapal Wisata milik Pemkab Samosir.   FOTO Gubernur Sumut Edy Rahmayadi didampingi Ketua TP PKK Sumut   Nawal Edy Rahmayadi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Samosir, Kamis (13/6/2019). Gubernur bersilaturahmi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat Samosir di Kantor Bupati Samosir. (Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu : Veri Ardian) Gubernur mengadakan silaturahmi dengan jajaran Pemkab Samosir dan seluruh komponen masyarakat di Kantor Bupati Kabupaten Samosir, Jalan Raya Rianiate Pangururan, Kabupaten Samos

TANAH ADAT BATAK PENINGGALAN LELUHUR PEMERINTAHAN KERAJAAN

Gambar
Suasana pertemuan AMAN Tano Batak dalam upaya persuasif perampasan tanah adat di Kantor Kemenko Kemaritiman. JAKARTA,( KBN ONLINE ) Masyarakat Adat Batak yang tergabung dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Tano Batak mendatangai Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Kemaritiman) dan Kantor Staf Presiden di Jakarta, dalam sepekan terakhir. Kunjungan itu sebagai upaya pendekatan persuasif kepada pemerintah atas perampasan wilayah adat di kawasan Danau Toba sejak keluarnya Putusan MK 35, yang menyatakan hutan adat bukan hutan negara. "Kami mendesak KLHK untuk segera menghentikan konflik yang timbul berulang kali di wilayah adat di Tano Batak. Jalan penyelesaian yang kami minta kepada KLHK yakni upaya pengukuhan hutan adat. Langkah berikutnya yang menurut kami paling mungkin bisa ditindaklanjuti sambil menunggu proses Perda atau SK Bupati tentang Masyarakat Adat yakn

KORUPSI DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN SUMATRA UTARA

Gambar
Terbukti Korupsi, 41 ASN Pemprovsu Dipecat MEDAN,( KBN ONLINE ) Sebanyak 41 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dipecat karena terbukti terlibat dalam pusaran kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Sebelumnya kan 33 orang, sekarang tambah 8 orang lagi menjadi 41 orang yang sudah kita berhentikan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Kaiman Turnip, kepada wartawan via seluler, Kamis (11/4). Seluruh ASN yang dipecat tersebut, kata Kaiman, telah ketahuan melakukan korupsi dan penyelewengan jabatan. Bahkan sudah pernah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya jumlah tersebut akan terus bertambah bilamana pihaknya telah mendapatkan salinan putusan inkrah dari pengadilan. “Kalau nama-namanya tidak mungkin kami berikan. Jabatannya atau instansinya juga tidak mungkin kami beri tahu,” katanya. Pemprovsu juga telah berkoordinasi dengan pengadilan untuk meminta salinan keputusan inkrah ter

Halalbihalal Pemprov Sumut

Gambar
Halalbihalal Pemprov Sumut, Gubernur Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Bekerja dengan Hati MEDAN,( KBN ONLINE ) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi memberikan motivasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumut untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan bekerja dengan hati dalam melayani masyarakat. Motivasi ini disampaikannya pada acara Halalbihalal Pemprov Sumut, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman No 41 Medan, Senin (10/6).   FOTO Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi bersama Wakil Gubernur Musa Rajekshah pada acara Halalbihalal Pemprov Sumut, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman No 41 Medan, Senin (10/6). “Pada Halalbihalal ini, selain kita silaturahmi, juga menjadi momen untuk kita mengevaluasi dan menyatukan kembali persepsi, serta tujuan yang ingin kita capai sebagai pelaksana pemerintahan di Sumut. Saya mau ke depan itu kita bekerja dengan riil, tingkatkan kinerja dan bekerja