KANTOR BERITA NASIONAL

Tanah Ulayat versus Tanah Raja Medan,( kbn lipanri ) Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di penghujung tahun 2013 (SE Nomor 522/8900/SJ tanggal 20 Desember 2013) mengusulkan definisi baru mengenai tanah ulayat. Tanah adat –yang dipersamakan oleh surat ini dengan tanah ulayat– disebutkan sebagai bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu; tanah ulayat termasuk tanah kerajaan, kraton maupun kesultanan (Sultan Ground). Dengan definisi itu maka Surat Edaran ini bertentangan setidaknya dengan dua peraturan lain. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa tanah ulayat adalah tanah   bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Yang kedua adalah UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. UU ini menggunakan istilah tanah kesultanan dan tanah kadipaten un

Kutai Kartanegara: Dari Asal-usul Nama Hingga Jejak Kerajaan Jakarta,( kbn lipanri ) Sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota negara baru. Kabupaten Kutai Kartanegara dulunya pernah jadi pusat kerajaan Kutai. Begini ulasan singkat jejak sejarah kerajaan di Kutai Negara. Asal-Usul Nama Kabaputen Kutai Kartanegara merupakan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki luas 27.263,10 km2. Merujuk buku berjudul 'Pusat Kerajaan Kutai Kartanegara Abad XIII - XVII dalam Pembangunan' karya Ni Komang Ayu Astiti, nama Kutai Kartanegara diambil dari bahasa Sansekerta dan catatan kitab Negarakertagama. Dalam bahasa Sansekerta Karta artinya membuat peraturan. Sedangkan Negara artinya adalah negara, ibu kota dan kerajaan. Nama Kartanegara ini konon diambil dari nama Raja Singosari ( Prabu Siliwangi/Maharaja Singsingamangaraja V ). Untuk nama Kutai sendiri, menurut catat

Buka Acara Sosialisasi Kostratani, Sabrina Harapkan Kesejahteraan Petani Lebih Meningkat MEDAN,( kbn lipanri ) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina berharap program-program Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dapat lebih meningkatkan kesejahteraan petani. Karena hingga saat ini masih banyak petani Sumut kondisi ekonominya belum baik. Hal ini diungkapkan Sabrina saat membuka acara Sosialisasi Komando Strategis Pertanian (Kostratani) 2019 Provinsi Sumut, di Hotel Garuda Plaza Hotel Medan, Jalan Sisingamangaraja, Medan. Kostratani merupakan proyek jangka panjang dari Kementerian Pertanian, yang sudah dilengkapi sistem artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk membangun pertanian sampai sudut pinggiran. FOTO Sekdaprov Sumut R Sabrina membuka Sosialisasi Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KOSTRATANI) yang diselenggarakan di Hotel Garuda Plaza, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Kamis (

Bertemu Tokoh Masyarakat Kristen, Gubernur Ajak Bergandengan Tangan Membangun Sumut MEDAN,( kbn lipanri ) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengundang ratusan tokoh masyarakat Kristen se-Sumut, di Aula Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Selasa (19/11). Pada kesempatan tersebut Gubernur Edy menyampaikan bahwa umat beragama harus saling bergandengan tangan untuk membangun dan menuntaskan masalah yang ada di Sumut. FOTO Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menghadiri acara Temu Ramah Tokoh Masyarakat Kristen Sumut di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman No. 41, Medan, (19/11/2019). "Saya sudah mendatangi 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut, ada daerah yang mayoritas Nasrani, ada kabupaten yang mayoritas beragama Islam. Mau kabupaten mayoritas Kristen maupun Islam, kita harus bergandengan tangan untuk membangun dan menyelesaikan masalah yang ada di Sumut, kasihan rakyat kita yang hidup miskin," ucap Gu

Peringati Hari Kesehatan Nasional, Sabrina : Stunting dan Jaminan Kesehatan Jadi Fokus Utama DELISERDANG,( kbn liapanri ) Stunting dan Jaminan Kesehatan menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dalam pembangunan daerah. Untuk itu dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak yang terkait untuk mewujudkannya. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina saat menghadiri acara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-55 Tahun 2019 Provinsi Sumut, dengan tema 'Generasi Sehat, Indonesia Unggul', di Halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Deliserdang, Jalan Mh Thamrin Nomor 126, Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang, Minggu (17/11).   FOTO Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara   R Sabrina menghadiri Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke 55 Tahun 2019 Provinsi Sumut yang diselenggarakan di halam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Deliserdang, Lubuk Pakam, Minggu (17/11/2019).

Gubernur Edy IngatkanPentingnyaPemahaman Politik Berintegritas KARO,( kbn lipanri ) Untuk mewujudkan pembangunan Sumatera Utara (Sumut) yang bermartabat, diperlukan politik cerdas berintegritas. Terutama bagi pembuat kebijakan seperti eksekutif dan legislatif. Salah satu implementasinya adalah terhindar dari perbuatan korupsi. FOTO Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi membuka Kegiatan Pendidikan Politik Cerdas Berintegritas yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumut bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Hotel Grand Mutiara, Jalan Peceran, Berastagi, Kabupaten Karo, Rabu (6/11/2019). Karena itu, pemahaman mengenai politik yang berintegritas sangat penting bagi eksekutif dan legislatif. Apalagi keduanya adalah mitra yang selalu berhubungan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Sumut. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat membuka Kegiatan Pendidikan Politik Cerda

Jokowi Minta Waktu Bagikan Sertifikat Tanah Adat Sumut,( kbn lipanri ) Jokowi Minta Waktu Bagikan Sertifikat Tanah Adat Presiden Joko Widodo mengaku masih memerlukan waktu guna memastikan tanah adat yang sudah diberikan kepada masyarakat tak bermasalah hukum. (Biro Pers Setpres) Presiden Joko Widodo meminta waktu untuk menyelesaikan redistribusi aset, terutama terkait tanah adat. Jokowi menyebut permasalahan yang dihadapi untuk penyelesaian tersebut cukup kompleks. "Kami akan kembalikan kepada rakyat. Tapi mohon maaf memerlukan waktu, satu-satu. Jangan sampai ada masalah hukum ketika sudah kami berikan," kata Jokowi di Balai Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru, Sabtu (15/12). Jokowi sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tanah Objek Reforma Agraria. Melalui aturan tersebut, pemerintah kelakukan penataan aset yang terdiri dari redistribusi tanah atau legalisasi aset. Dalam empat tahun terakhir, m